BIROKRASI LANJUTAN

BIROKRASI PEMERINTAH.
Birokrasi merupakan keseluruhan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas - tugas negara dalam berbagai unit organisasi pemerintah dibawah lembaga departement dan lembaga non departement, baik ditingkat pusat maupun daerah seperti propinsi, kabupaten / kotadan kecamatan bahkan sampai tingkat kelurahan / desa.

pergeseran paradigma Birokrasi, Organisasi Birokrasi yang dikembangkan oleh Max Weber tahun 1900 dan berlanjut ke tahun 1950 oleh Peter Drucker dengan pengembangan Organisasi Berbasis Kinerja dan kemudian oleh Peter serge pada tahun 2000 hingga sekarang yaitu birokrasi sebagai Pembelajaran.

Masalah yang dihadapi oleh Birokrasi diindonesia sejak zaman orde baru yaitu:
1. birokrasi di indonesia lebih banyak mengatur daripada memberikan pelayanan publik, karena masih banyak bersikap mengatur akibatnya kemitraan (partnership)  atau proses kolaborasi antara birokrasi dan masyarakat masih dirasakan belom akrab.
2. birokrasi di indonesia dewasa ini masih terperangkap pada jaringan parkinsonisme
3.masalah yang ketiga ini adalah masih menonjolnya ego sektoral bagi masing - masing birokrasi department.
4. adanya warisan budaya birokrasi dengan ditandai pada zaman orde baru menempatkan pengembangan karir jabatan pegawai pemerintah lebih ditekankan pada hirarki atas.
5. perkembangan profesionalisme berdasarkan spesialisasi dalam organisasi masih sulit. dan jika ditelaah masih banyak permasalahan -permasalahan yang tampak jelas.

untuk diingat sebagai pengetahuan kita bersama bahwasanya Birokrasi merupakan sebagai Fasilitator dan sebagai agen perubahan pembaharuan pembangunan dengan menyangkut kwalitas  pelayanan Tata Tertib, Prosedural, dan pemberdayaan peningkatan SDM


Kelemahan / Problema Birokrasi

1. Penetapan standar efesiensi yang dapat dilaksanakan secara pungsional
2. terlalu menekan aspek - aspek rasionalitas, impersonalitasdan hirarki
3. kecendrungan birokrat untuk menyelewengkan tujuan - tujuan organisasi
4.berlakunya pita merah dalam kehidupan masyarakat.


timbulnya dampak ketidak stabilan sistem pelayanan publik yang prima maka timbulnya ketidak puasan masyarakat.